VIRALS.CO.ID – Konsekuensi dari konsensus kebangsaan yang menghadirkan negara demokrasi ialah mengharuskan adanya partisipasi seluruh warga negara Indonesia dalam sistem pemerintahan.
Di amanatkan dalam konstitusi bahwasanya perwujudan dari demokrasi ialah pelaksanaan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat untuk memberikan legitimasi pemerintahan dan menjamin terbentuknya struktur kekuasaan yang berasal dari rakyat.
Pada tahun ini tepatnya 27 November 2024, mayoritas masyarakat Indonesia akan mengikuti pelaksanaan Pemilukada serentak untuk menjamin keterwakilan kekuasaan di tingkat daerah.
Suatu perhelatan yang sakral dalam negara demokrasi memerintahkan seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif sebagai entitas politik untuk menjamin terselenggaranya Pilkada sesuai dengan aturan hukum dan asas LUBERJURDIL.
Tetapi, dalam pelaksanaannya banyak sekali ditemukan penyimpangan proses demokrasi yang menggoyahkan legitimasi kepemimpinan dan sistem pemerintahan di daerah.
Di mulai dari penyimpangan seperti pelanggaran etik oleh penyelenggara, pelanggaran proses pilkada, politik uang, penyebaran kampanye hitam dan rendahnya partisipasi pemilih.
Semua bentuk penyimpangan tersebut bermuara pada tidak terwujudnya secara sempurna kekuasaan yang dari pada rakyat sehingga menghasilkan kebijakan yang merugikan rakyat sendiri.
Maka dengan itu, melihat realitas tersebut Viandry Sitorus, Mahasiswa Fakultas Universitas Diponegoro terjun langsung ke masyarakat RW 06 Kelurahan Mangkubumen, Banjarsari, Kota Surakarta memberikan pendampingan melalui proses edukasi berkaitan dengan Pilkada, Kejahatan dalam Pilkada dan Tatacara dalam memilih yang dilaksanakan pada 4 Agustus 2024.
Menargetkan pemilih muda, dikumpulkanlah lebih dari 30 orang anak muda usia memilih dan orang dewasa untuk diajak berdiskusi membangun diskursus mengenai pelaksanaan Pilkada di Kota Surakarta.
Terbagi dalam beberapa sesi, proses edukasi dimulai dengan pengenalan konsep pilkada dari mulai dasar hukum hingga asas lalu kejahatan dalam pilkada, cara melaporkan kejahatan dalam pilkada, tatacara memilih dan di sesi kedua dilaksanakan proses simulasi memilih bagi pemilih pemula sehingga dapat menyempurnakan proses pembelajaran dengan bentuk praktek.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap proses demokrasi Pilkada sehingga mendorong seluruh rakyat untuk memilih dan berpartisipasi aktif menjadi penjaga demokrasi melawan segala tindakan kejahatan dan pelanggaran.
Proses edukasi ini ditutup dengan pemberian modul yang dapat menjadi acuan bagi setiap warga negara yang menemukan peristiwa kejahatan dalam pelaksanaan Pilkada dan ingin melaporkan pelaku kejahatan tersebut. (*)
