VIRALS.CO.ID – Di tengah aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada, sebuah tindakan mulia dari seorang pedagang asongan menjadi viral di media sosial.
Pedagang tersebut, yang berada di sekitar lokasi aksi, dengan sukarela memberikan dagangannya secara gratis kepada para demonstran.
Salah satu akun X, @IsuSoksial, membagikan video yang memperlihatkan momen tersebut.
“Pedagang asongan memberikan dagangannya gratis ke massa aksi. Panjang umur selalu pak!” tulis akun tersebut.
Kejadian ini terjadi saat berlangsungnya demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/8/2024).
Demo ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap upaya DPR untuk mengesahkan revisi UU Pilkada yang bertujuan mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam video tersebut, terlihat pedagang asongan mengenakan kaos abu-abu, topi hitam, dan membawa tas yang diselempangkan di bahunya.
Ia memegang dagangan berupa telur puyuh, buah-buahan, dan kacang-kacangan sambil mengucapkan bahwa dagangannya gratis.
“Yo yang mau, gratis, gratis, gratis,” ucapnya dengan penuh semangat.
Para demonstran yang berada di sekitarnya dengan cepat mengambil dagangan yang ditawarkan.
Video ini telah dilihat sebanyak 466 ribu kali hingga Sabtu (24/8/2024) pagi dan membuat banyak netizen merasa terharu.
Mereka memuji kebaikan hati pedagang tersebut dan mendoakan agar rezekinya dilancarkan.
Beberapa netizen mengungkapkan rasa kagum dan keprihatinan, terutama karena tindakan mulia pedagang ini kontras dengan situasi politik yang terjadi.
“Yang di dalam gedung beneran nggak malu apa ya sama bapak ini? Beliau jualan cuma untuk bertahan hidup tapi malah dibagikan secara gratis, sementara yang di atas terus haus akan kekayaan dan jabatan,” tulis akun @Pinoy*****810674.
Komentar lain dari akun @mey*****yo5 berbunyi, “Pak, semoga rezekinya dilancarkan dan sehat-sehat buat sekeluarga. Setiap harinya dilimpahkan kebaikan dari orang-orang.”
Sedangkan akun @Num*******nt menulis, “Gw ngeliat ginian doank aja nangis, ya Allah pak, semoga Allah mudahkan rezekimu… aamiin.”
Aksi demo tersebut merupakan reaksi dari sejumlah aliansi masyarakat yang menolak revisi UU Pilkada.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah mengubah aturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah, yang kemudian direspons cepat oleh DPR dengan membahas revisi undang-undang tersebut.
Namun, revisi tersebut akhirnya dibatalkan DPR. (*)
